MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia ini. Secara umum, masalah kependudukan di berbagai negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam hal kuantitas/jumlah penduduk dan kualitas penduduknya. Data tentang kualitas dan kuantitas penduduk tersebut dapat diketahui melalui beberapa cara, diantaranya melalui metode sensus, registrasi, dan survei penduduk.

Masalah Kependudukan Di Indonesia

Masalah kependudukan di Indonesia saat ini menjadi sangat rawan bila tidak ada usaha untuk mengelola ledakan penduduk dengan baik, yang merupakan bahaya besar. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mendatangkan sejumlah persoalan, seperti pengangguran dan dampak sosial lain. Pernyataan ini mengemuka dalam Roundtable Discussion memperingati Hari Kependudukan Sedunia 11 Juli 2004 lalu di Hotel Borodudur Jakarta. Diskusi yang diselenggarakan Ikatan Peminat dan Ahli Demografi (IPADI) dihadiri ketua IPADI HM Rozy Munir, Sekretaris Wakil Presiden RI Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto, Kepala BKKBN Dr Sumarjati Arjoso, Kepala BKKBN DKI Jakarta Dra Kasmiyati MSc dan sejumlah pakar bidang kependudukan.

            Menurut Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto, krisis ekonomi telah mengendurkan perhatian orang terhadap program keluarga berencana. Karena, ketika krisis alat kontrasepsi menjadi barang mahal, banyak peserta KB yang tidak mampu lagi untuk mendapatkan alat dan obat kontrasepsi. “Alat kontrasepsi yang awalnya mudah didapatkan sekarang harus membeli sehingga banyak di antara peserta KB mandiri yang tidak dapat lagi menyediakan alat kontrasepsi. Untuk itu perhatian pemerintah harus menjadi bagian dari kebijakan yang menyeluruh. Political will menjadi sangat penting seiring dengan era otonomi daerah,” tegasnya sambil mengemukakan, calon presiden yang tampil tidak satupun yang mengedepankan visi dan misi kependudukan.
            Untuk itu pihaknya mendesak organisasi profesi untuk menyampaikan pokok pikiran berkaitan dengan kelembagaan kependudukan. Selama ini calon presiden hanya memperdebatkan masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari persoalan kependudukan. Padahal, akar masalahnya berkaitan dengan kependudukan sehingga harus mencari solusi sejak dari akar permasalahannya.

Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini. Grafik berikut menunjukkan kenaikan logistik penduduk.

Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya: Monako, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh.

Piramida penduduk

            Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam negara atau wilayah tertentu dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. Grafik ini berbentuk segitiga, dimana jumlah penduduk pada sumbu X, sedang kelompok usia (cohort) pada sumbu Y. Penduduk lak-laki ditunjukkan pada bagian kiri sumbu vertikal, sedang penduduk perempuan di bagian kanan.

            Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua. Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian.

Pengendalian jumlah penduduk

Pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari Yunani Kunotelah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya 'satu anak cukup'; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib.

Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.

Penurunan jumlah penduduk

Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah kesuburan atau oleh emigrasi besar-besaran. Juga oleh penyakit, kelaparan maupun perang. Namun seringkali oleh gabungan faktor-faktor tersebut. Di masa lampau penurunan jumlah penduduk disebabkan terutama sekali oleh penyakit. Pada tahun-tahun belakangan ini populasi penduduk Rusia dan tujuh belas bekas negara komunis lainnya mulai menurun (1995-2005). Kasus Black Death di Eropa atau datangnya penyakit-penyakit dari dunia lama ke Amerika merupakan faktor penyebab turunnya jumlah penduduk.

Transfer penduduk

Transfer penduduk adalah istilah untuk kebijakan negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk pindah dari kawasan tertentu, terutama dengan alasan etnisitas atau agama. Hal ini terjadi di India dan Pakistan, antara Turki dan Yunani, dan di Eropa Timur selama Perang Dunia Kedua. Kebijakan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia selama orde baru bisa dikategorikan transfer penduduk. Perpindahan penduduk lainnya dapat pula karena imigrasi, seperti imigrasi dari Eropa ke koloni-koloni Eropa di Amerika, Afrika, Australia, dan tempat-tempat lainnya.

Sensus penduduk (cacah jiwa) yaitu pencatatan / penghitungan penduduk di suatu daerah/negara pada kurun waktu tertentu. Sensus penduduk biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali.

Berdasarkan pelaksanaannya/metode pencatatannya, sensus dibedakan menjadi dua, yaitu metode householder dan metode canvaser.

Metode Householder : Pada metode ini, pengisian daftar pertanyaan tentang data kependudukan diserahkan kepada penduduk atau responden, sehingga penduduk diberi daftar pertanyaan untuk diisi dan akan diambil kembali beberapa waktu kemudian. Metode semacam ini hanya dapat dilakukan pada daerah yang tingkat pendidikan penduduknya relatif tinggi, karena mereka mampu memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diserahkan kepada mereka.

Metode Canvaser : Pada metode ini, pengisian daftar pertanyaan tentang data kependudukan dilakukan oleh petugas sensus dengan cara mendatangi dan mewawancarai penduduk atau responden secara langsung. Petugas sensus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai daftar dan penduduk yang didatangi menjawab secara lisan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya.

Adapun berdasarkan status tempat tinggal penduduknya, sensus dapat dibedakan menjadi sensus de facto dan sensus de jure.

Ø  Sensus De Facto : Pada metode ini, pencatatan dilakukan oleh petugas pada setiap orang yang ada di daerah tersebut pada saat sensus diadakan. Metode sensus ini tidak membedakan antara penduduk asli yang menetap ataupun penduduk yang hanya tinggal sementara waktu.

Ø  Sensus De Jure : Pada metode ini, pencatatan penduduk dilakukan oleh petugas hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukannya sensus, sehingga dapat dibedakan antara penduduk asli yang menetap dan penduduk yang hanya tinggal untuk sementara waktu atau yang belum terdaftar sebagai penduduk setempat.

Registrasi penduduk  yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus menerus di kelurahan. Misal: pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati.

Survai Penduduk : Pengumpulan data yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan lebih mendalam. Pada umumnya survai kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. ( Hasil sensus dan registrasi penduduk masih mempunyai keterbatasan karena hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi, tentang sifat dan perilaku penduduk tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka perlu dilaksanakan survai penduduk. )

1. Masalah Jumlah Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan / pertumbuhan jumlah penduduk  dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. ( ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk.) Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total.

Pertumbuhan Penduduk Alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan alami dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : Pa = L – M  ( Pa = Pertumbuhan penduduk alami L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian )

Pertumbuhan Penduduk Migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : Pm = I – E  ( Pm= Pertumbuhan penduduk migrasi I = Jumlah imigrasi E = Jumlah emigrasi )

Pertumbuhan Penduduk Total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini : P = (L – M) + (I – E)  ( P = Pertumbuhan penduduk total L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian I = Jumlah imigrasi E = Jumlah emigrasi )

§  Tingkat kelahiran (fertilitas) adalah tingkat pertambahan jumlah anak atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Tingkat kelahiran bayi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:

§  Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.

§  Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.

§  Tingkat kematian (mortalitas) merupakan pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh faktor kematian. Tingkat kematian dapat diketahui melalui tiga cara, yaitu:

§  Tingkat Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.

§  Tingkat Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR), adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu perseribu penduduk dalam kelompok yang sama

§  Tingkat Kematian Bayi (Infan Mortality Rate/IMR), adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup.

Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas) dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat kelahiran. Sedangkan tinggi rendahnya angka kematian penduduk dipengaruhi oleh  faktor pendorong dan faktor penghambat kematian faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong kelahiran (pronatalitas)

1.    Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.

2.    Sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan.

3.    Pernikahan usia dini (usia muda).

4.    Adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya, jika dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak laki-laki akan berusaha untuk mempunyai anak laki-laki.

5.    Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak akan berupaya bagaimana supaya memiliki anak.

Faktor penghambat kelahiran (antinatalitas)

1.    Adanya program Keluarga Berencana (KB).

2.    Kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan.

3.    Adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjungan anak bagi PNS.

4.    Adanya UU perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan.

5.    Penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan dan karir.

6.    Adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak.

Faktor pendorong kematian (promortalitas)

1.    Adanya wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung dan sebagainya.

2.    Adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya.

3.    Kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk yang rendah.

4.    Adanya peperangan, kecelakaan, dan sebagainya.

5.    Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat.

Faktor penghambat kematian (antimortalitas)

1.    Tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik.

2.    Negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan.

3.    Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit dapat diobati.

4.    Adanya pemahaman agama yang kuat oleh masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan bunuh diri atau membunuh orang lain, karena ajaran agama melarang hal tersebut.

Migrasi atau mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Terdiri dari :

o   Migrasi internasional (migrasi antarnegara) yang terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi.

o   Imigrasi adalah masuknya penduduk asing yang menetap ke dalam sebuah negara.

o   Emigrasi adalah pindahnya penduduk keluar negeri untuk menetap di sana.

o   Remigrasi adalah pemulangan kembali penduduk asing ke negara asalnya.

o   Migrasi nasional (migrasi lokal), terdiri dari:

o   Urbanisasi  yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota.

o   Transmigrasi  yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya.

o   Ruralisasi  yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa.

o   Evakuasi  yaitu perpindahan penduduk untuk menghindari bahaya.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dari tahun ke tahun tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan social ekonomi Indonesia. Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain:

Ø  meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial;

Ø  meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja;

Ø  meningkatnya angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu bersaing)

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

Ø  Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.

Ø  Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.

Ø  Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

referensi :

http://marduta.com/rangkuman-materi-ips-kelas-8/permasalahan-kependudukan-di-indonesia-bagian-pertama

http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk

http://azayluphna.blogspot.com/2010/11/masalah-kependudukan-di-indonesia.html

ASAL MULA RUPIAH

Rupiah (Rp) adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia, dengan kode ISO 4217 IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama "perak". Satu rupiah dibagi menjadi 100 sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank.

     

            Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”, satuan mata uang India. Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817. Setelah tahun 1817, dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.

             Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javaans Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.

            Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.

            Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan Rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.

            Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto.

            Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi .

            Satuan di bawah rupiah Rupiah memiliki satuan di bawahnya. Pada masa awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang berlaku di masa kolonial.

            Berikut adalah satuan-satuan yang pernah dipakai namun tidak lagi dipakai karena penurunan nilai rupiah menyebabkan satuan itu tidak bernilai penting.
sen, seperseratus rupiah (ada koin pecahan satu dan lima sen) cepeng, hepeng, seperempat sen, dari feng, dipakai di kalangan Tionghoa peser, setengah sen pincang, satu setengah sen gobang atau benggol, dua setengah sen ketip/kelip/stuiver (Bld.), lima sen (ada koin pecahannya) picis, sepuluh sen (ada koin pecahannya) tali, seperempat rupiah (25 sen, ada koin pecahan 25 dan 50 sen) Terdapat pula satuan uang, yang nilainya adalah sepertiga tali.

Satuan di atas rupiah

Terdapat dua satuan di atas rupiah yang sekarang juga tidak dipakai lagi.

·         ringgit, dua setengah rupiah (pernah ada koin pecahannya)

·         kupang, setengah ringgit

Sejarah nilai tukar rupiah terhadap 1 USD

Berdasarkan laporan akhir tahun sebagai berikut:

Tahun	Rupiah
1946-1949	tidak diketahui
1949	3,8
1950	7,6
1952	11.4
1962	1205
1965	2295
1965	4995
1964-1970	250
1970-1971	378
1971-1978	415
1978	625
1980	626
1985	1110
1990	1842
1995	2248
1999	7810
2000	8396
2001	10265
2002	9260
2003	8570
2004	8985
2005	9705
2006	9200
2007	9125
2008	9666
2009	10300
2010	8920

sumber :

1.   untuk tahun tahun 1965-2009 bisa dilihat di situs sauder school of business 

2.   untuk tahun 1945-1949 rupiah masih dalam taraf mencari pengakuan dari luar negeri

3.   untuk tahun 1950-an, rupiah dipatok tinggi tetapi sebenarnya di pasar gelap rupiah diperdagangkan jauh lebih rendah

4.   untuk tahun 1950 nilai Rp 7,6/USD adalah untuk eksport dan Rp 11.4/ USD adalah untuk import

5.   untuk tahun 1964 dasarnya adalah UU No. 32/1964

6.   tahun 1965 diperkenalkan rupah baru dengan mencoret 3 angka nol

7.   untuk tahun 1970, 1971, 1978 adalah devaluasi yang dilakukan dalam keadaan mata uang ditentuka nilainya terhadap dolar oleh pemerintah 

8.   diberlakukan sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali mulai tahun 1978 sampai Juli 1997

9.   imf yang dikutip nation master utk 1980,1985,1990,1995,2000,2005

10. untuk tahun 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 

11. untuk perkiraan tahun 2006

12. untuk perkiraan tahun 2007 

13. untuk tahun 2008

14. untuk tahun 2009 dan perkiraan 2010

 

Denominasi

Rupiah Kertas [1]
Nilai	TE	Ukuran	Warna Dominan	Pengamatan	Sebaliknya	Tanda Air	Tahun Nilai Pertama	Ketersediaan
Rp100	1992	136×68 mm	Merah	Jalak Bali	Krakatau	Ki Hajar Dewantara	1952	Tidak tersedia/tidak berlaku
Rp500	1992	140×68 mm	Hijau	Orang utan	Rumah tradisional Kalimantan Timur	Haji Oemar Said Tjokroaminoto	1977
Rp1.000	2000	141×65 mm	Biru	Kapten Pattimura	Pulau Tidore dan Maitara	Cut Nyak Meutia	1952	Masih tersedia/masih berlaku
Rp2.000	2009		Abu-abu	Pangeran Antasari	Tarian Adat Dayak	Pangeran Antasari	2009
Rp5.000	2001	143×65 mm	Hijau	Tuanku Imam Bonjol	Perempuan menenun	Cut Nyak Meutia	1986
Rp10.000	2005	148×72 mm	Merah Ungu	Sultan Mahmud Badaruddin II	Rumah Limas	Sultan Mahmud Badaruddin II	1985
	2010		Biru Ungu
Rp20.000	2005	152×72 mm	Hijau	Otto Iskandardinata	Kebun Teh	Otto Iskandardinata	1992
Rp50.000	2005	152×72 mm	Biru	I Gusti Ngurah Rai	Pura Ulun Danu Bratan	I Gusti Ngurah Rai	1993
Rp100.000		151×65 mm	Merah muda	Sukarno dan Mohammad Hatta	Gedung MPR - DPR	Garuda Pancasila	2004

Rupiah Koin [2]
Nilai	TE	Diameter	Ketebalan	Berat	Material	Pengamatan	Sebaliknya	Ketersediaan
Rp1	1970	22 mm	1,4 mm	1,42 g	Almunium	Burung Sikatan	Gambar "1"	Tidak tersedia/tidak berlaku
Rp2,5	1963	t.d.	t.d.	t.d.		Potret samping Soekarno	Gambar "2 1/2"
Rp5	1979	23 mm	1,7 mm	1,38 g		Logo Keluarga Berencana	Gambar "5"
Rp25	1991	18 mm	1,98 mm	1,22 g		Garuda Pancasila	Buah Pala
Rp50	1991	20 mm	1,58 mm	3,18 g	Aluminum/Perunggu		Gambar "50" dan Komodo
	1999	20 mm	2 mm	1,36 g	Aluminum		Gambar "50" dan Burung Kepondang	Jarang/masih berlaku
Rp100	2001	23 mm	2,3 mm	2,38 g			Burung Kakaktua Raja	Masih tersedia/masih berlaku
Rp200	2003	23 mm	2,3 mm	2,38 g			Burung Jalak Bali
Rp500	1997	24 mm	1,83 mm	5,34 g	Almunium/Perunggu		Bunga Melati	Jarang/masih berlaku
	2003	27 mm	2,5 mm	3,1 g	Almunium			Masih tersedia/masih berlaku
Rp1.000	1993	26 mm	2 mm	8,6 g	Nikel/Perunggu		Gambar "1000" dan Pohon Kelapa sawit	Jarang/masih berlaku
	2010	24 mm	1,6 mm	4,5 g	Nikel & Baja	Garuda Pancasila dan "1000"	Angklung dan Gedung Sate	Tersedia/masih berlaku

* TE: Tahun Emisi

Redenominasi Rupiah 

            Redenominasi Rupiah adalah sebuah rencana kebijakan Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, dalam rangka pengurangan nilai pecahan mata uang Rupiah tanpa mengurangi nilainya dengan cara menghilangkan tiga atau empat angka nol terakhir. Rencana kebijakan ini dilontarkan oleh Bank Indonesia pada awal Mei 2010 dan dikonfirmasikan oleh Gubernur BI terpilih,Darmin Nasution, pada 31 Juli 2010. Kebijakan redenominasi ini diambil setelah hasil riset Bank Dunia menyebutkan bahwa uang pecahan Rupiah Indonesia Rp 100.000 adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Dong Vietnam (VND) 500.000.

Daftar mata uang bernama seperti Rupiah

§  Rupee India (रुपया)

§  Rufiyaa Maldives (ދިވެހި ރުފިޔ)

§  Rupee Mauritia (roupie)

§  Rupee Nepal (रूपैयाँ)

§  Rupee Pakistan (روپي)

§  Rupee Seychelles (roupi, roupie)

§  Rupee Sri Lanka (ரூபாய்)

Sekarang sudah tidak ada

§  Rupee Afghanistan

§  Rupee Bhutan

§  Rupee Burma

§  Rupee Hindia Denmark

§  Rupee Afrika Timur (Britania)

§  Rupee Hindia Perancis (roupie)

§  Rupee Afrika Timur (Jerman) rupie

§  Rupee Teluk

§  Rupee Hyderabad

§  Rupia Somaliland Italia

§  Rupee Jawa

§  Roepiah Hindia Belanda

§  Rúpia Hindia Portugis

§  Rupiah Riau

§  Rupee Travancore

§  Rupiah Papua Barat

§  Rupee Zanzibar

§  Rupee Hylia

referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah

http://tepoci.blogspot.com/2010/05/asal-mula-rupiah.html